RANGKUMAN MATERI PAT IPS KELAS 8 / KISI-KISI

KEUNGGULAN DAN KETERBATASAN ANTARRUANG SERTA PENGARUHNYA TERHADAP EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA
***

Peran rumah tangga konsumen:

1)      Penyedia faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan)

2)      Pengguna barang atau jasa

3)      Membayar penggunaan barang/jasa

Peran rumah tangga produsen:

4)      Pengguna faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan)

5)      Membayar balas jasa faktor produksi berupa (sewa, upah, bunga dan laba)

6)      Menghasilkan barang/jasa

Manfaat dari perdagangan antardaerah:

1.      meningkatkan produktivitas daerah

2.      memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat daerah tersebut

3.      menyediakan alternative alat pemuas kebutuhan bagi konsumen di suatu daerah

Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri

Impor adalah membeli barang dari luar negeri

Ekspor > Impor (negara mengalami keuntungan)

Ekspor < Impor (negara mengalami kerugian)

PENGEMBANGAN EKONOMI AGRIKULTUR
SubSektor Pertanian
1. Tanaman Pangan, Contoh: Padi, jagung, kedelai, imbi-umbian
2. Kehutanan, Contoh: Kayu Bulat, Kayu Olahan (Kayu lapis, kayu gergaji)
3. Perikanan, Contoh: Perikanan darat (co: lele, mas, mujair), Perikanan Laut (co: Tuna, tongkol), Perikanan tawar (co: Bandeng)
4. Holtikutura, Contoh: Sayur, buah, tanaman obat, bunga-bungaan
5. Perkebunan, Contoh: teh, kopi, sawit, coklat)
6. Peternakan, Contoh: Daging dan telur (co: unggas), Susu (co: sapi), Daging (co: kerbau), Tenaga (co: Kuda) 


Cara Meningkatkan produktifitas Pertanian
1. Intensifikasi: meningkatkan mutu atau kualitas, contoh: penggunaan bibit unggul
2. Ekstensifikasi: menambah faktor produksi, contoh: membeli sawah baru
3. Diversifikasi: menambah ragam produksi, contoh pertanian sistem tumpang sari
4. Mekanisasi: penggunaan mesin-mesin, contoh: traktor
5. Rehabilitasi: perbaikan lahan, contoh: rehabilitasi lahan tempat pembuangan limbah

Pengelolaan SDA secara lestari à dengan cara menjaga kelestarian alam seperti tidak menggunakan peptisida dan mengggunakan pupuk alami.

Pengelolaan SDA secara Optimal à dengan cara memaksimalkan pengelolaannya seperti menggunakan bibit unggul, penggunaan sumber energi alternatif

EKONOMI MARITIM
maritim dalam pengertian sempit yang hanya berhubungan dengan pengaruh dan laut (angkatan laut) atau maritim dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi semua kegiatan yang berhubungan dan berkenaan dengan laut atau lebih sering disinggung dengan istilah kelautan.

Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika 1982

1.      Batas laut teritorial, yaitu 12 mil dr titik terluar sebuah pulau ke laut bebas

2.      Batas landas kontinen sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter

3.      Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil

Deklarasi juanda

Letak geografis Indonesia adalah negara kepulauan

5 pilar mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia

1.      Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia

2.      Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut

3.      Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim

4.      Diplomasi maritim

5.      Membangun kekuatan pertahanan maritim

Potensi Sumber Daya Kelautan

1.      Perikanan

2.      Pertambangan dan energi

3.      Perhubungan laut (transportasi): pelayaran, pelabuhan

4.      Pariwisata bahari: terumbu karang, pantai, diving

SEJARAH EKONOMI MARITIM INDONESIA

1.   Masa sebelum penjajahan

Salah satu kerajaan maritim terbesar adalah Sriwijaya pada abad ke-5. Selat Malaka menjadi pintu gerbang perdagangan Sriwijaya dengan India dan Tiongkok

2.   Masa Penjajahan

§  Portugis
sempat menguasai Maluku pada abad ke-16 dan memperjualbelikan rempah-rempah seperti lada.

§  Inggris 
sempat membangun jalur perdagangan dengan daerah Batavia dan Ambon di Indonesia.

§  Belanda 
melalui VOC menguasai berbagai wilayah di Indonesia termasuk perairan dan memonopoli komoditi rempah-rempah dari Indonesia

3.    Masa Kemerdekaan

§  Masa Presiden Sukarno : 
Deklarasi Djuanda (deklarasi wawasan nusantara), Menasionalisasi perusahaan Belanda yang berkaitan dengan ekonomi maritim

§  Masa presiden Suharto : 
Perjuangan Indonesia sebagai negara kepulauan diakui PBB dengan dokumen konvensi PBB mengenai hukum laut, di Jamaika th. 1982

§  BJ Habibie : 
diluncurkan Deklarasi Bunaken mengenai visi pembangunan kelautan Indonesia tahun 1998

§  Abdurrahman Wahid: 
membentuk departemen eksplorasi kelautan thn 1999 menjadi departemen Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2001. Selain itu dibentuk pula Dewan Maritim Indonesia (DMI) yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) pada 2010

§  Megawati Sukarno Putri: 
deklarasi maritim dengan nama Seruan Sunda Kelapa pada 2001 yang berisi kebijakan industri maritim nasional

§  Susilo Bambang Yudhoyono: 
Inpres tentang Pemberdayaan industri pelayaran nasional (semua kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus dimiliki secara domestik. UU No. 17 th 2008 tentang pelayaran, UU No.32 th 2014 tentang kelautan

§  Joko Widodo: 
visi kemaritiman sebagai bagian utama pemerintahan diwujudkan dengan adanya kementerian kelautan dan perikanan serta kementerian koordinator bidang kemaritiman. Mencanangkan lima pilar pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia pada KTT Asia Timur

REDISTRIBUSI PENDAPATAN

Redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu.

Redistribusi itu sendiri bisa dibagi menjadi dua yakni redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Contoh: pemungutan pajak dan penggalangan dana.

Redistritribusi horizontal merupakan transfer uang antarkelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. 

Program pemerataan Ekonomi:

1.     Pemberian akses kebutuhan primer (Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Beras Miskin (Raskin))

2.     Pemberian kredit lunak (Kredit Usaha Rakyat)

3.     Pengembangan industri kecil

4.     Pemerintah Bekerja Sama dengan Swasta Lokal dan Asing untuk Menjalankan Program Corporate Social Responsibility (CSR)

5.     Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi.

**KISI-KISINYA BERUPA RANGKUMAN MATERI**